Video berdurasi 60 detik dengan konsep film berita (newsreel) yang menampilkan wajah Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dan bercengkrama dengan masyarakat dan menayangkan pencapaian-pencapaian dari program prioritas sang presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang ditayangkan sebelum pemutaran film di bioskop beberapa waktu lalu dipandang sebagian masyarakat seperti alat propaganda di zaman orde baru.
Hikmat Darmawan selaku pengamat film menyatakan sah saja memanfaatkan peranti semacam newsreel atau film berita untuk informasi publik.
“Saya lihat seperti newsreel saja dan itu biasanya kan pada masa krisis. Pertanyaannya, apakah pemerintah merasa sedang krisis sekarang sampai harus campaign seperti itu? Intensinya apa?”, ucap Hikmat dilansir dari berbagai media.
Walaupun tidak melanggar aturan, telah muncul penilaian bahwa video semacam ini dapat dipakai sebagai sarana propaganda pemerintah ketika mengalami krisis. Pasca video tersebut mencuat, warga pun mempertanyakan tujuan dan maksud dari video tersebut karena seolah penonton yang hadir dipaksa untuk menontonnya.
Sejak kabar video ini beredar di dunia maya, masyarakat menilai hal ini mirip seperti propaganda yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Padjajaran, Lely Arrianie menyampaikan hal ini dapat disebut propaganda mengingat bentuk propaganda ada bermacam-macam. Namun dalam praktiknya, propaganda dilakukan ketika seseorang atau suatu lembaga yang biasa saja dalam pekerjaan namun ingin terlihat menonjol dengan hal baik yang sudah dilakukannya.
Menurut Lely, langkah ini menunjukkan Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah kehilangan inovasi dan kemampuan untuk merencanakan dan mengelola komunikasi politik pemerintah dengan pesan yang tersampaikan tanpa harus mengganggu ruang publik.
Beberapa instansi pemerintah pun angkat suara perihal kasus ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, berkata pembuatan video itu dilakukan lintas lembaga dan ini bisa menjadi wujud transparansi yang diinginkan masyarakat.
Sementara itu, Corporate Secretary Cinema XXI Indah Tri Wahyuni menjelaskan pihaknya menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah, dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Suprayitno, menjelaskan iklan layanan masyarakat ini memang kerap masuk untuk ditayangkan di bioskop tanpa dipungut biaya. Bioskop pun tidak punya kuasa untuk menolak. (Pandu Tirtayasa)
Gambar: Tangkapan layar sebuah laporan berita tentang video yang dimaksud
COMMENTS