Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon sedang dikecam berbagai kalangan masyarakat, khususnya para WNI etnis Tionghoa, setelah sang menteri mengatakan baru-baru ini bahwa tidak ada bukti-bukti pendukung mengenai adanya pemerkosaan massal terhadap Perempuan etnis Tionghoa pada saat terjadinya kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.
Tragedi kerusuhan yang dimaksud terjadi pada 13-14 Mei 1998 yang berakhir dengan lengsernya penguasa orde baru Presiden Soeharto.
Fadli diberitakan baru-baru ini mengatakan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie hanya bisa menyebutkan angka tanpa adanya bukti-bukti pendukung yang jelas seperti nama, waktu, peristiwa, bahkan pelaku.
Menurutnya fakta sejarah harus berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang teruji secara akademik dan legal. Fadli menyatakan berdasarkan barometer tersebut maka perspektif yang menyatakan adanya pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa di saat terjadinya tragedi kerusuhan 1998 hanyalah rumor belaka.
Pernyataan ini pun menuai kecaman dari masyarakat luas di seluruh Indonesia serta berbagai komunitas WNI etnis Tionghoa di seluruh dunia, dimana banyak diantara mereka menetap di luar negeri sebagai akibat langsung dari peristiwa yang dimaksud, yang menyebabkan terjadinya eksodus besar-besaran WNI etnis Tionghoa dari Indonesia.
Fadli menjelaskan bahwa penggunaan istilah pemerkosaan massal memerlukan kehati-hatian karena dapat berdampak serius kepada karakteristik kolektif bangsa dan memerlukan verifikasi data yang kuat. Namun dirinya tidak memungkiri bahwa kejadian pemerkosaan bisa saja terjadi di tengah kericuhan dan tindakan kekerasan yang terjadi pada peristiwa tersebut, namun tidak dapat dipastikan bahwa sifat tindakan pemerkosaan yang terjadi pada waktu itu bersifat massal atau tidak, karena belum adanya bukti-bukti pendukung yang konkret terkait hal itu.
“Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998,” kata Fadli dalam keterangannya pada 16 Juni 2025 lalu.
Meresponi kekhawatiran terkait penghilangan narasi perempuan dalam buku sejarah Indonesia, yang sedang dikaji kembali oleh pemerintah untuk penulisan ulang sejarah Indonesia sesuai dengan fakta, Fadli menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Justru sebaliknya, salah satu semangat utama penulisan ulang buku sejarah Indonesia ini adalah untuk memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa, dikutip dari sejumlah portal berita yang ada.
Komentar Fadli tentang pemerkosaan massal yang dimaksud “hanya rumor” saja pun membuat berbagai pihak mendesak sang menteri untuk mundur dari jabatannya.
DPR diketahui telah memanggil Fadli untuk klarifikasi pernyataan kontroversial tersebut.
Berbagai media di Indonesia pun telah memberitakan adanya banyak bukti pemerkosaan massal 1998 berdasarkan laporan Komnas Ham dan Tim Gabungan Pencari Fakta.
Berdasarkan laporan investigasi yang dikumpulkan sejak Mei-Juli 1998, tercatat adanya pola kekerasan seksual yang “sangat terorganisir” dengan “perempuan etnis Tionghoa yang berada di Kawasan hunian atau tempat kerja komunitas tersebut” sebagai “sasaran utamanya”, berdasarkan laporan berita Metro TV.
Jumlah korban yang berhasil di data hingga awal Juli 1998 mencapai 168 orang – 20 diantaranya dinyatakan meninggal – yang terdiri dari 152 kasus di wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya, sementara 16 kasus lainnya terjadi di kota-kota lain seperti Solo, Medan, Palembang dan Surabaya, dikutip dari laporan berita yang sama.
Berdasarkan laporan berita tersebut, tanggal 14 Mei 1998 merupakan tanggal dengan jumlah kasus terbanyak – dalam satu hari saja terjadi 132 kasus pemerkosaan, pelecehan, hingga pembunuhan. Totalnya 14 orang tewas pada hari itu, sebagian karena dibakar hidup-hidup setelah diperkosa secara brutal, laporan berita Metro TV menekankan.
Sementara itu, peristiwa pemerkosaan massal perempuan Indonesia etnis Tionghoa di tahun 1998 tersebut sempat diprotes berbagai masyarakat di sejumlah negara-negara lain, termasuk di Filipina dan di China. (Gilbert Humphrey/Pandu Tirtayasa)
Gambar: Kantor Kepresidenan BJ Habibie (tangkapan layar laporan berita Metro TV)
COMMENTS