Peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh seorang anak berusia 10 tahun yang duduk di bangku Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial YBS beberapa waktu lalu, yang diawali dengan YBS meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pulpen namun tak dapat dipenuhi, diberitakan penyebabnya karena keterbatasan biaya pendidikan yang dimiliki keluarga miskin tersebut.
Setelah diusut, diketahui bahwa keluarga yang dimaksud tidak menerima bantuan sosial (Bansos). Adapun alasan hal itu terjadi menurut Emanuel Melkiades Laka Lena selaku gubernur NTT adalah karena adanya masalah administrasi kependudukan (adminduk) semenjak keluarga YBS berpindah domisili dari Kabupaten Nagekeo ke Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, tanpa diikuti pembaruan data kependudukan.
“Saya langsung minta teman-teman di lapangan untuk segera membereskan soal itu. Kalau seseorang tidak menerima bantuan sosial hanya karena persoalan administrasi kependudukan, itu hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya dilansir dari berbagai media.
Pasca peristiwa bunuh diri tersebut, Laka Lena memastikan Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Ngada akan memberikan dukungan dan pendampingan kepada keluarga korban.
Kasus ini menyedot perhatian publik secara meluas, bahkan ada anggota DPR yang turut mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengusut tuntas kasus yang dimaksud.
Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 perihal penyelenggaraan Sekolah Rakyat dalam rangka menjamin untuk masyarakat kurang mampu untuk tetap bisa tetap menerima Pendidikan formal berbasis asrama, dan seluruh biayanya akan ditanggung oleh pemerintah, berdasarkan laporan sejumlah media di Indonesia. (Pandu Tirtayasa)
Foto: Bayu Syaits
COMMENTS